BAGIKAN BERITA - Kelompok biksu Buddha di Myanmar minta junta mengakhiri kekerasan terhadap pengunjuk rasa dan menuduh minoritas bersenjata sebagai biang keladi pelaku penyiksaan dan pembunuhan warga sipil tak berdosa, dilaporkan pada Rabu.
Kelompok biksu Buddha mengecam atas tindakan keras para militer terhadap demonstrasi yang mendukukung demokrasi, badan yang dipercaya pemerintah pun mengatakan dalam draf pertanyaan yang ditujukan anggotanya untuk segera hentikan kegiatan protes yang jelas.
Portal berita Myanmar Now melaporkan dan mengutip dari biksu yang menghadiri pertemuan komite Mahana bahwa Komite Sahgha Maha Nayaka (Mahana) akan berencana untuk merilis pernyataam akhir seusai konsultasi dengan menteri agama di hari kamis lalu.
Dilansiri Bagikanberita.com dari Reuters, para kelompok biksu berada di garis depan dalam "Revolusi Saffron" 2007 melawan junta yang saat itu berkuasa di Myanmar, sebuah pemberontakan yang membantu membuka jalan bagi reformasi demokrasi Myanmar.
Anggota Mahana tak dapat segera mencari informasi oleh media untuk dimintai komentar, namun, sikap mereka yang dilaporkan menandakan keretakan dengan pihak berwenang oleh sebuah kelompok yang biasanya bekerja sama dengan pemerintah.
Saat ini negara Myanmar sedang dalam kekacauan dan kegaduhan sejak militer melengserkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari serta menahan dia dan anggota partainya lainnya, yang mengakibatkan kecaman internasional yang meluas.
Menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, lebih dari 180 pengunjuk rasa telah meregang nyawa saat pasukan keamanan mencoba untuk mengusir gelombang demonstrasi.
Kata seorang laki-laki yang merupakan saudara korban, pada Selasa malam, pasukan keamanan melesatkan tembakan dari senjatanya dan seorang lelaki berusia 28 tahun telah tewas dalam demonstrasi di ibukota komersial Yangon,
Saat dikonfirmasi seorang juru bicara junta tak sedikit pun memberi sebuah komentar lewat sambungan telepon, ini disinyalir karena penonaktifan hampir total internet seluruh hingga menyulitkan proses verifikasi informasi dan sangat sedikit warga Myanmar mempunyai akses wifi.***