BAGIKAN BERITA - Pemimpin kudeta Jenderal Min Aung Hlaing yang menggulingkan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi yang terpilih melalui pemilu pada November lalu, dikabarkan akan datang ke Jakarta.
Jenderal Min Aung Hlaing datang ke Jakarta dalam rangka menghadiri pertemuan negara-negara ASEAN yang diselenggarakan di Indonesia.
Kabar kedatangan Jenderal Min Aung Hlaing ke Jakarta disampaikan langsung oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Tanee Sangrat.
"Sejumlah kepala dari 10 negara ASEAN sudah mengkonfirmasi kedatangannya di Ibu Kota Indonesia, Jakarta, termasuk Min Aung Hlaing," ujar Tanee Sangrat seperti dilansir Reuters pada Sabtu 17 April 2021.
Kedatangan Jenderal Min Aung Hlaing ke Jakarta merupakan yang pertama kali sebagai kepala negara Myanmar, setelah mengkudeta pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021 lalu.
Seperti diketahui, Jenderal Min Aung Hlaing merupakan panglima tertinggi militer Myanmar. Karirnya di Militer melesat sejak satu dekade terakhir.
Dia juga mempunyai pengaruh politik yang sangat signifikan di Myanmar.
Dia berhasil mempertahankan pengaruhnya di Tatmadaw - jajaran militer di Myanmar - bahkan setelah Myanmar bertransisi menjadi negara demokrasi.
Selain itu, Jenderal Min Aung Hlaing beberapa waktu yang lalu menyampaikan pernyataan resminya mengenai alasan kudeta melalui pidato yang disiarkan di televisi setempat.
Hal itu dilakukan Jenderal Min Aung Hlaing dalam rangka membenarkan tindakan militer terhadap penggulingan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada Senin 1 Februari 2021 lalu.
Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan bahwa pemilihan umum pada November berlangsung tidak adil. Pemilu itu dimenangkan telak oleh partai pimpinan Aung San Suu Kyi.
Jenderal yang berusia 64 tahun ini mengatakan bahwa komisi pemilihan umum setempat telah gagal menyelidiki penyimpangan terkait daftar pemilih pada pemilu bulan November dan tidak mengizinkan kampanye yang adil.
Baca Juga: Ditanya Uya Kuya Mengenai Kesuksesan Karier, Rizky Billar: Nyaman Sekaligus ada Beban Bagi Saya!
Namun hal itu telah dibantah oleh Komisi pemilihan umum setempat bahwa tidak ada bukti kecurangan secara masif dan struktur yang dilakukan oleh pemenang pemilu.***