BAGIKAN BERITA - Masyarakat Jakarta hari ini Minggu, 11 Oktober 2020 menanti pengumuman resmi dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan apakah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan diperpanjang atau tidak.
Keputusan yang akan disampaikan tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap roda perekonomian di Jakarta.
Seperti diungkapkan sebelumnya oleh Anies Baswedan pengumuman akan dilakukan sebelum Senin 12 Oktober 2020.
Baca Juga: Sinopsis Jodha Akbar Episode 24 Hari Ini Minggu 11 Oktober di ANTV, Jalal membawa Bakshi ke Jodha
"Mudah-mudahan bisa sebelum Senin (diumumkan)," ujar Anies di Halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu 10 Oktober 2020.
Anies mengungkapkan, Pemerintah DKI telah menjadwalkan rapat pembahasan evaluasi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jilid II alias PSBB Ketat hari ini, Sabtu 10 Oktober 2020.
Soalnya perpanjangan kedua PSBB Ketat bakal berakhir pada Minggu, 11 Oktober 2020.
Baca Juga: Sinopsis Chandragupta Maurya Episode 26 Hari Ini Minggu 11 Oktober di ANTV, Ibu Chandragupta Rencana
"Ketika kami menyampaikan pengumuman tentang status kami, kami akan tunjukan datanya," kata Anies di Halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu 10 Oktober 2020.
Pihaknya akan memberikan data evaluasi penerapan pembatasan sosial ketat selama empat pekan terakhir.
Anies telah menerima hasil evaluasi pembatasan sosial selama empat pekan sudah diterimanya dan juga telah dikomunikasikan dengan pemerintah pusat.
Baca Juga: Konser Online BTS MAP OF THE SOUL ON: E Banjir Pujian, Begini Tanggapan Kritikus Seni Terkenal
"Tinggal finalisasi bahan komunikasinya," ujarnya.
Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tidak melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Ketat.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Ima Mahdiah meminta Anies mencari jalan keluar yang rasional dalam menerapkan pembatasan sosial.
Baca Juga: Link Streaming Chandra Nandini Episode 09 Hari ini Minggu 11 Oktober di ANTV
"PSBB ketat menyengsarakan masyarakat Jakarta," kata Ima melalui keterangan tertulisnya, Sabtu, 10 Oktober 2020.
Pembatasan sosial ketat menyengsarakan berdasarkan keterangan yang didapatkan Ima dari pedagang kaki lima, warung makan, pengusaha restoran, pekerja industri hiburan, dan sebagainya yang mengadukan nasib mereka kepada Fraksi PDIP DKI.
Ia mengatakan, Mereka menggantungkan hidup dari perdagangan harian masyarakat pekerja di daerah perkantoran. Selama empat pekan pembatasan sosial ketat, pemasukann mereka tidak ada.
Baca Juga: Bongkar Sosok Pencetus Omnibus Law, Luhut Sebut Dia Adalah Seorang Menteri Sepanjang Zaman
Selain itu, selama pembatasan ketat jilid II ini tidak ada pengurangan jumlah pasien Covid-19. Hal itu bisa dilihat dari data Covid-19 yang dipublikasi Pemprov DKI sebelum pengetatan pada 1 hingga 13 September 2020, data rata-rata harian kasus positif Covid-19 di Ibukota sebanyak 1150 kasus per hari.
Sedangkan data dari 14 hingga 26 September 2020 dalam periode PSBB ketat, justru jumlah kasus positif meningkat menjadi rata-rata 1178 kasus per hari.
"Walaupun jumlah test PCR meningkat, namun jumlahnya tidak signifikan."
Baca Juga: Jadwal Acara RCTI Hari Ini Minggu 11 Oktober, Saksikan Master Chef Indonesia, Putri Untuk Pangeran
Dari data itu, Ima menilai rem darurat yang didengung-dengungkan belum berhasil menekan penularan wabah.
"Faktanya, sudah masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan perekonomian, kasusnya pun tidak kunjung mengalami penurunan," ujarnya.
Menurut dia, dunia usaha dan masyarakat kecil telah beradaptasi dengan situasi pandemi saat ini untuk bisa bertahan.
Artikel ini telah tayang sebelumnya di JurnalGaya.com dengan judul Anies Baswedan Sebut Kepastian Perpanjangan PSBB Jakarta Diumumkan Hari Ini
Beberapa usaha makanan yang kesulitan menjual dagangan mereka karena tak boleh makan di tempat, sudah berusaha melakukan adaptasi dengan berjualan makanan di pinggir jalan. Hal itu membuktikan bahwa mereka benar-benar melakukan segala cara untuk sekedar bisa bertahan.
Baca Juga: PDIP Desak Anies Baswedan Stop PSBB DKI Jakarta, Begini Alasannya
Dari segi pendapatan daerah, pajak restoran pada tahun 2019 lalu menyumbang pemasukan sebesar 2,4 Triliun kepada kas daerah. Dengan situasi seperti saat ini, jika PSBB ketat kembali diperpanjang, maka pertumbuhan minusnya akan semakin dalam sehingga merugikan semua pihak.
"Termasuk Pemerintah DKI Jakarta yang saat ini sedang berjuang menutup defisit anggaran."
Imbas dari defisit ini adalah program-program seperti rehabilitasi sekolah, perbaikan jalan, penanggulangan banjir bisa terganggu kedepannya.
Baca Juga: Ini 8 Hoax yang Dibantah Presiden Jokowi dalam Pidato Resmi UU Omnibus Law Cipta
Bahkan Jakarta berpotensi tidak punya cukup anggaran untuk merehabilitasi halte-halte Transjakarta yang dibakar dalam aksi demonstrasi beberapa hari yang lalu.
Sebaiknya, kata dia, PSBB ketat tidak perlu diperpanjang lagi. Pemerintah DKI sebaiknya berfokus pada pengawasan dan membangun kesadaran kolektif serta budaya penerapan protokol kesehatan yang dibutuhkan.
Pemerintah pun tidak perlu malu untuk mengakui jika rem tangan yang digunakan ternyata tidak menyelesaikan masalah dan malah membuat masalah lainnya.
Baca Juga: PSBB Jakarta Hari Ini Berakhir, Anies Baswedan : Perpanjang Atau Tidak PSBB Akan Diumumkan Hari Ini
"Perekonomian masyarakat harus tetap menjadi hal yang tidak dipisahkan dari Kesehatan masyarakat DKI Jakarta. Semua bisa dilaksanakan dengan tepat jika Pemerintah Daerah bisa tegas dalam menjalankan aturan yang mereka buat sendiri," ujarnya.***(Firmansyah/JurnalGaya.com)