BAGIKAN BERITA - Gelombang unjuk rasa masyarakat menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja terus berlanjut.
Setelah disahkan DPR pada Senin 5 Oktober 2020, unjuk rasa di berbagai daerah 'pecah'.
Puncaknya, terjadi demo besar-besaran yang dilakukan mahasiswa dan buruh pada Kamis 8 Oktober 2020 sehingga mengakibatkan kerusakan dan kerusakan fasilitas umum.
Baca Juga: Ingat! Anak-anak Masih Dilarang Berwisata ke Ancol, Taman Mini dan Ragunan di Masa PSBB Transisi
Kini, dikabarkan Front Pembela Islam (FPI) bersama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Persatuan Alumni (PA) 212 dan sejumlah ormas lainnya akan melakukan demo dalam waktu dekat.
Melihat kejadian unjuk rasa sebelumnya, sejumlah tempat di Jakarta yang menjadi lokasi unjuk rasa, mengalami kerusuhan dan menyebabkan terjadinya sejumlah kerusakan fasilitas umum.
Berangkat dari pengalaman tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pengamanan ekstra di fasilitas umum dalam aksi demonstrasi UU Cipta Kerja lanjutan.
Baca Juga: Sinopsis Hati yang Terluka Malam Ini Tayang Perdana di ANTV Senin 12 Oktober, Natasha Pewaris Peru
"Dengan Kodam Jaya, dengan Kepolisian dan jajaran Pemprov DKI, kita akan siapkan penjagaan ekstra untuk fasilitas-fasilitas umum yang ada di sekitar sini. Memang ini (perusakan dan pembakaran halte TransJakarta) baru pertama kali terjadi," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seperti dikutip Bagikan Berita dari RRI via Pikiranrakyat-Bekasi.com.
Aksi unjuk rasa susulan yang dilakukan oleh Ormas Islam tersebut rencanya akan dilakukan besok pada Selasa, 13 Oktober 2020 di Jakarta.
Baca Juga: Update Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 12 Oktober 2020, Cukup 2 Gram Bisa Beli Smartphone Canggih
"Demo di Jakarta sudah terjadi berkali-kali. Dalam beberapa tahun ini (demonstrasi) juga terjadi, tapi belum pernah kita mengalami sebuah demonstrasi di mana ada pelaku-pelaku yang sampai membakar fasilitas umum di sepanjang Thamrin dan Sudirman. Jadi insya Allah pada waktu yang akan datang, ada penjagaan lagi," tutur Anies sebagaimana diberitakan Pikiran Rakyat Bekasi dalam artikel berjudul Sambut Demo FPI, PA 212, GNPF Ulama, dan Ormas Lainnya, Anies Baswedan Siapkan Pengamanan Ekstra.
Sementara itu, para pakar bahkan menyebut, aktivitas kelompok masyarakat yang mengikuti aksi unjuk rasa dapat menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.
Pembahasan terhadap UU ini juga gencar dilakukan oleh sejumlah orang yang berkompeten dan serius mendalami UU ini, walaupun hingga kini draft final UU Ciptaker yang telah disahkan belum muncul ke publik.
Baca Juga: Terjawab, Inilah 12 Aktor Dibalik Tercetusnya Omnibus Law dari Puan Maharani hingga Arteria Dahlan
Sejumlah kepala daerah pun sampai ikut menyatakan penolakannya terhadap UU Ciptaker maupun menyampaikan aspirasi dari para buruh atau pekerja kepada pemerintah pusat.***