Network
BAGIKAN BERITA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menangani kerumunan massa penyambut Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab dan Acara Maid Nabi Muhammad SAW di petamburan.
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan, Anies tidak tegas dan inkonsistensi dalam penegakan protokol kesehatan.
"Setidaknya gubernur pun tahu, ada tiga Pergub (Peraturan Gubernur) mulai peraturan nomor 79, 80 hingga 101.
Baca Juga: 5 Kisah Musisi Internasional yang Penuh Inspirasi, Nomor Tiga yang Paling Menarik
Poin pentingnya adalah di masa transisi ini, ada pembatasan kerumunan. Ketika ada kerumunan harus dilakukan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, penyediaan sarana cuci tangan, jaga jarak, membatasi interaksi," ucap Idris dalam Indonesia Lawyers Club (ILC) Selasa, 24 November 2020.
Dia menambahkan, selain Pergub, juga ada peraturan daerah nomor 2 tahun 2020. Dalam Perda tersebut, bagi pelanggar bisa didenda administratif dan penindakan pembubaran.
"Dari dasar hukum itu, kami melihat pak Anies tidak tegas dan inkonsisten terhadap peraturan yang ada," ujar Idris.
Baca Juga: Pangdam Jaya Ingin Bubarkan FPI, Gatot Nurmantyo: Jangan Ikuti Pemimpin TNI yang Pelacur Politik
Dia mencontohkan, Satpol PP pernah membubarkan kerumunan pada perayaan HUT RI pada 17 Agustus lalu.
Saat itu, Satpol PP membubarkan kerumunan pada penjual ikan cupang di Jatinegara.
Bahkan, menurut Idris, Anies pernah memimpin langsung pembubaran kerumunan di cafe-cafe pada September 2020.
Saat itu, menutlrut dia, Anies mengatakan bukan soal pelanggaran namun menyangkut nyawa manusia.
Baca Juga: Di ILC Selasa 24 November, PSI Jakarta Kritik Keras Anies Baswedan: Tidak Tegas dan Inkonsistensi
"Kondisi ini tidak terjadi kemarin (saat penyambutan HRS dan Maulid Nabi di Petamburan). Di mana ketegasan dan konsistensi seorang kepala daerah terhadap pengendalian Covid-19 di DKI Jakarta?" ujarnya.
Dia menyebut, ketidaktegasan dan inkonsistensi Anies Baswedan telah melukai masyarakat, dalam hal ini para petugas medis.
"Inkonsistensi ini melukai masyarakat. Siapa yang dilukai? Tenaga kesehatan kita yang telah berjuang. Para pengusaha kecil yang harus membatasi, atau keluarga yang harus tahan jumlah tamu di pernikahannya," tambah dia.
Lebih lanjut dia mengatakan, Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta mengusulkan hak interpelasi, meminta penjelasan terkait inkonsistensi Gubernur Anies.
Saat berita ini diturunkan, Program ILC masih tayang di TVOne. ***
