Network
BAGIKAN BERITA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara terkait tuduhan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diduga adalah aktor dibalik kerusuhan penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Menanggapi hal tersebut dirinya mempersilakan Partai Demokrat untuk melaporkan atas dugaan pencemaran nama baik.
Sebelumnya ramai dibicarakan bahwa SBY diduga sebagai dalang dibalik aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang berakhir rusuh.
Baca Juga: Rekomendasi 4 Aplikasi Reksa Dana Untuk Pemula
"Ya lapor aja yang merasa dirugikan. Itu kan, saya ketika mengklarifikasi itu tadi, bahwa saya tidak tahu menahu saya klarifikasi apa, pemerintah enggak pernah sebut SBY," kata Mahfud dalam program Mata Najwa yang disiarkan langsung Trans 7, Rabu malam, 14 Oktober 2020.
"Lalu komentar netizen itu banyak sekali, salah satunya, 'Pak itu bukan pemerintah yang memberitahu (menuduh SBY), namanya 'Tanjung,' katanya [Tanjung] yang menuduh SBY. Laporkan aja Tanjung-nya karena menyebut nama SBY," tantang Mahfud.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud pun memastikan SBY yang juga pendiri dan eks Ketua Umum Demokrat itu tak pernah disebutkan dalam rapat-rapat pemerintah menyikapi aksi penolakan UU Cipta Kerja di sejumlah wilayah Indonesia, yang beberapa di antaranya berujung ricuh.
Baca Juga: Ini Tanggapan Ridwan Kamil Tentang Usulan Perubahan Provinsi Jawa Barat menjadi Sunda
Ia mengaku berdasarkan pengamatan intelijen, pemerintah sudah membuat daftar aktor-aktor intelektual di balik kerusuhan tersebut, dan nama SBY dipastikan tidak masuk di dalamnya.
"Kita tahu aktor-aktornya, ndak ada nama Pak SBY di situ, saya ikut rapat di situ, di dalam," klaim Mahfud.
Artikel ini telah tayang sebelumnya di Galamedianews.com dengan judul Mahfud MD Desak SBY Laporkan Politikus PDIP atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
Akun yang dimaksudkan Mahfud itu menjurus ke akun @DTanjung15 dengan nama Dewi Tanjung.
Baca Juga: Sinopsis Jodha Akbar Episode 28 Hari Ini Kamis 15 Oktober di ANTV, Ruqaiya Meminta Jodha untuk Mengh
Nama tersebut sama dengan nama politikus PDI Perjuangan yang juga pernah menuduh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan merekayasa kasus penyiraman air keras.
Dalam salah satu cuitannya, Dewi menyebutkan SBY merupakan dalang dari aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja. Ia menyebut jika SBY dan Partai Demokrat bermain di balik aksi demonstrasi tersebut.
Apalagi Buruh berdemo lalu tercipta Klaster baru Penyebaran Covid-19
Nyai akan menyalahkan SBY dan Demokrat yg bermain di Balik Aksi demo tersebut
Demo ini jelas sudah di tunggangi oleh kepentingan Menjelang Pilkada pada CARMUK sok membela rakyat
Itulah strateginya— Dewi Tanjung15 (@DTanjung15) October 7, 2020
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman mengatakan pihaknya meminta pemerintah memperjelas tudingan terhadap SBY itu karena semua memiliki rentetan kronologi yang berawal dari pernyataan para menteri-menteri Jokowi mengenai ada aktor di balik aksi tolak omnibus law UU Ciptaker yang berujung ricuh.
Baca Juga: Airlangga Hartarto Akan Dilaporkan Cipayung Plus Terkait Tuduhan Demo RUU Cipta Kerja, Ini Alasan
"Bagaimana hubungannya, jadi ada rentetan. pemerintah menyebut ada yang mendalangi. lalu di medsos itu dengan jelas menyebutkan nama presiden ke enam, lalu negara membiarkan," ujar Benny.
"Kalau memang omongannya di medsos tidak betul, tindaklah dia, dia yang sebetulnya, orang ini yang sebetulnya menyebarluaskan hoax.tapi negara melakukan apa, negara membiarkan. ini yang tidak masuk akal," imbuhnya.
Mahfud yang diberi kesempatan menjawab langsung pun menyatakan, "Klarifikasi saya, kita [pemerintah] tidak pernah menyebut nama Pak SBY."
Baca Juga: Usulan Nama Provinsi Sunda untuk Jawa Barat Kembali Mencuat, Begini Kata Tokoh Sunda
Dia pun kembali mempersilakan Demokrat melaporkan saja pihak yang disebutkan telah menyebar hoaks tersebut.***(Dicky Aditya/Galamedianews.com)
