Network
BAGIKAN BERITA- Ikatan Sarjana Provinsi Indonesia (ISPI) Provinsi Jabar Gelar Pelantikan Pengurus Daerah dan Seminar Nasional di Hotel Prime Park Kota Bandung Sabtu 3 Februari 2024.
Dalam pelantikan pengurus daerah tersebut, sebelumnya telah terpilih Prof. Dr. Purwadhi, M.Pd. menjadi ketua ISPI JABAR Masa Bakti 2023-2029.
Selain pelantikan, ISPI Jabar juga mengadakan seminar nasional dengan tema "Masukan Pemikiran Konseptual Tentang Agenda Pendidikan Pemerintah RI Masa Bhakti 2024 -2029”.
Dalam seminar nasional ISPI Jabar dengan tema Masukan Pemikiran Konseptual Tentang Agenda Pendidikan Pemerintah RI Masa Bhakti 2024 -2029, di isi oleh narasumber Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd , MA. (Rektor Universitas Pendidikan Indonesia), Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata M.Pd. (Guru Besar Ilmu Pendidikan dan Duta Besar Republik Indonesia Untuk Uzbekistan dan Republik Krygyzstan) serta Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.I.P., S.A.P., S.H., M.H., M.Si. (Guru besar Universitas Pendidikan Indonesia)
Dalam masa Bonus Demografi, Indonesia berpeluang besar untuk maju karena memiliki penduduk usia produktif yang jauh lebih besar; jika mereka memiliki kesehatan baik, pendidikan berkualitas, pekerjaan layak, dengan tanggungan usia muda yang rendah.
Ketua Umum ISPI dan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd , MA. memberikan masukan pemikiran konseptual transformasi Pendidikan dalam era bonus demografi menuju indonesia maju tahun 2045 yaitu Pendidikan dasar yang bermutu menjadi landasan bagi anak-anak bangsa untuk memajukan sebuah negara.
Baca Juga: Dosen dan Mahasiswa Pascasarjana ARS University Melakukan Kunjungan ke Samsung Medical Center
"Komponen penting Transformasi pendidikan hanya terwujud ketika pembelajaran telah terpusat pada siswa yang berlangsung secara aktif, kreatif, inovatif, serta didukung oleh teknologi dan kekuatan literasi, numerasi dasar dan literasi digital yang memadai, " katanya.
Selain itu menurut Solehudin, Stategi yang dapat mewujudkan transformasi pembelajaran yaitu perlu diciptakan mekanisme yang sistematik agar semua program kementrian dapat menyentuh semua factor mutu pembelajaran. Faktor yang sangat penting untuk mewujudkan transformasi pembelajaran yaitu tatakelola standar pendidikan, diversifikasi kurikulum dan bahan ajar yang di berikan kepada para siswa.
"Tatakelola assessment Pendidikan dan tatakelola guru nasional meliputi Pendidikan, pelatihan, pembinaan profesi dan manajemen sekolah, " katanya.
Baca Juga: Pakar: Pasca Tech Winter, Edutech Pijar Tetap Berpeluang
Sementara itu Guru Besar Ilmu Pendidikan dan Duta Besar Republik Indonesia Untuk Uzbekistan dan Republik Krygyzstan Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata M.Pd. memberikan masukan pemikiiran konseptual tentang agenda Pendidikan Pemerintah RI masa bhakti 2024-2029 bahwa mengartikulasikan, memaknai, dan mengintegrasikan amanat konstitusi UUD 1945 ke dalam perundangan dan kebijakan pendidikan nasional, yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan masa depan.
"Selanjutnya kita dapat meningkatkan dan memeratakan akses dan kualitas teknologi dalam layanan pendidikan bermutu di seluruh jalur dan jenjang, diikuti dengan membangun kerjasama strategis berkelanjutan dengan sektor industri dan dunia kerja nasional dan internasional sebagai bagian terpadu dalam sistem Pendidika, "katanya.
Sedangkan Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.I.P., S.A.P., S.H., M.H., M.Si. (Guru besar Universitas Pendidikan Indonesia) mengatakan, Membangun Sistem “Manajemen Nasional” Pendidikan yang mendukung perwujudan amanat konstitusi UUD 1945 melalui upaya pendidikan nasional, dalam merawat keutuhan NKRI dan memastikan bahwa pendidikan nasional berkontribusi pada pembangunan individu dan masyarakat yang sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional.
Membangun Sistem “Manajemen Nasional” Pendidikan yang mendukung perwujudan amanat konstitusi UUD 1945 melalui upaya pendidikan nasional, dalam merawat keutuhan NKRI dan memastikan bahwa pendidikan nasional berkontribusi pada pembangunan individu dan masyarakat yang sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional.
Merevitalisasi sistem pendidikan guru dan tata kelola ketenagaan guru dengan pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan nasional dalam mendukung perwujudan amanat konstitusi UUD 1945 melalui upaya pendidikan nasional.
"Mengelola anggaran pendidikan 20% secara transparan dan efektif berdasakan regulasi yang secara eksplisit dinyatakan dalam peraturan perundangan pendidikan, dilandasi “political will” untuk memahami dan memaknai amanat konstitusi, " katanya.
Memperkuat peran perguruan tinggi sebagai pusat Ilmu Pengetahuan dan Inovasi, penguatan Kebudayaan Nasional, dan Pembangunan Masyarakat.
Merancang Kurikulum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi, serta mendukung diversitas pembelajar dan metodologi pembelajaran, serta pemanfaatan teknologi digital yang “imersif”.***
