BAGIKAN BERITA - Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi telah meluncurkan program baru yakni Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada dan Brand Ekonomi Syariah, Senin 25 Januari 2021.
Peluncuran GNWU ini karena pemerintah melihat potensi besar Indonesia terkait wakaf baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak, termasuk wakaf uang.
Dia menyebut, potensi aset wakaf setiap tahunnya mencapai angka Rp 2.000 triliun. Sementara, potensi wakaf uang bisa menembus angka Rp 188 triliun.
Baca Juga: Terjerat Asmara, Aldebaran Tak Bisa Tidur karena Kepikiran Andin di Ikatan Cinta
Dengan demikian, Jokowi meminta agar pemanfaatan wakaf tidak hanya terbatas untuk tujuan ibadah, tetapi juga sosial dan ekonomi.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, titipan wakaf uang ini, bisa dialokasikan untuk pembiayaan proyek pembangunan di Indonesia.
"Sampai 20 des 2020 total wakaf tunai terkumpul melalui dan dititipkan bank sebesar Rp 328 miliar, sedangkan projek Based wakaf capai Rp 597 miliar," ujar Sri Mulyani.
Menanggapi hal tersebut, pakar ekonomi yang juga Mantan Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Rizal Ramli menyebut, pemerintah tekah melakukan kontradiktif.
Baca Juga: Berniat Menyerang Masjid, Seorang Remaja Ditahan oleh Pihak Berwenang Singapura
Menurut dia, mengingat isu Islamophobia digencarkan, namun dana umat (wakaf) justru digunakan.
“Islamphobia digencarkan, tapi ketika kesulitan keuangan, merayu dan memanfaatkan dana umat, wakaf, dan dana haji.kontradiktif amat sih,” tuturnya seperti yang dikutip BAGIKAN BERITA dari akun Twitter @RamliRizal yang dikutip pada Kamis 28 Januari 2021.
Senada dengan Rizal Ramli, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyebut apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi ironi.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Karir 28 Januari 2021, Pisces Carilah Gaji Tinggi Virgo Positive Thingking
Wakil Ketua MPR RI itu menanggapi cuitan Rizal Ramli dengan mengatakan, karena dana umat dihimpun seperti haji, zakat, wakaf dan umrah namun korupsi terus menggerogoti keuangan negara.
"Iya, itu kontradiksi yg terulang lagi. Dan lebih ironi lagi, krn dana Umat ingin dihimpun ; haji, zakat, wakaf, umrah. Tapi korupsi yg menggerogoti keuangan Negara&Bangsa, terus makin ekstrim saja;kondensat, jiwasraya, asabri, bpjs tenaga kerja, bansos termasuk unt disabilitas," tulis @hnurwahid dikutip BAGIKAN BERITA, Kamis 28 Januari. ***