Inilah penjelasan Andri Arief mengenai Alasan SBY Tidak Mencampuri Munaslub PKB yang Disinggung Mahfud MD

BAGIKAN BERITA - Mahfud MD, Menko Polhukam mengatakan pemerintah tidak bisa mencampuri kongres luar biasa atau KLB Partai Demokrat dengan menyamakan kasus PKB di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Penjelasan yang diberikan Mahfud MD di twitter pribadinya tersebut pada 6 Maret 2021 mendapat tanggapan dari Partai Demokrat.

Mahfud MD yang menjabat Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menjelaskan bahwa di UU Nomor 9 Tahun 1998, pemerintah memang tak ada kewenangan untuk melarang maupun mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader suatu partai.

Baca Juga: Waduh! Walaupun Sudah Berusia 100 Tahun, Seorang Nenek yang Bekerja di McDonald's ini, Tidak Mau Pensiun

"Sama dgn yg menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pd saat Matori Abdul Jalil (2002) mengambil PKB dari Gus Dur yg kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003)," cuit Mahfud lewat Twitter-nya.

"Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong krn scr hukum hal itu masalah internal PKB. Sama jg dgn sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tdk melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol."

Ternyata cuitan Mahfud Md ini mendapat tanggapan dari Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief yang dikutip pada Minggu 7 Maret 2021.

Baca Juga: Hore! Setelah Sempat Menghilang di Ikatan Cinta, Amanda Manopo pemeran Andin sudah Sembuh dan kembali Syuting

"Munaslub PKB masalah internal, tendensi kuat rekonsiliasi internal antara dua mandatoris meski tidak berhasil," kata Ketua Andi Arief.

"Itulah menurut saya mengapa SBY tidak mencampuri urusan internal PKB apalagi mensponsori," jelas Andi Arief.

Seperti diketahui, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara pada Jumat 5 Maret 2021, akhirnya selesai digelar dan Jenderal (Purn) Moeldoko terpilih sebagai ketua umum partai Demokrat 2021-2026,setelah mengalahkan Marzuki Alie yang dicalonkan oleh DPD NTB.

Baca Juga: Hati-Hati Inilah 6 Dosa Syirik yang Dimurkai Allah SWT dan Tidak Diketahui Banyak Orang, Nomor 4 Paling Ngeri

Meski kalah dari Moeldoko, Marzuki Alie tetap mempunyai jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina Demokrat. Hal itu disampaikan oleh pimpinan sidang Jhoni Allen Marbun.

"Memutuskan, menetapkan penetapan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat 2021/2026 Bapak Marzuki Alie," tuturnya. Sedangkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum.

KLB Partai Demokrat sendiri berlangsung sangat cepat. Acara tersebut, dibuka pukul 14:50 WIB oleh deklarator sekaligus senior Partai Demokrat, Etty Manduapessi, kongres kemudian diserahkan kepada Jhonny Alen Marbun sebagai pimpinan sidang.

Baca Juga: Mahfud MD: Sampai Saat ini yang Menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Adalah AHY Putra Susilo Bambang Yudhoyono!

Kurang dari 40 menit, atau sekitar pukul 15:35 WIB, kongres telah memutuskan Ketua Umum Partai Demokrat yang baru.

Pada KLB tersebut, Moeldoko tidak hadir di lokasi saat keputusan diambil. Jhonny Alen sebagai pimpinan sidang baru meminta kesediaan Moeldoko untuk menerima keputusan penetapan itu setelah keputusan dibuat.

Moeldoko yang mengaku akan terbang dari Jakarta ke Kualanamu saat dihubungi melalui panggilan seluler, menerima penetapan tersebut.

Baca Juga: Mahfud MD Ungkap Alasan Jokowi 'Diam' atas KLB yang Menjadikan Moeldoko Ketum Partai Demokrat Gantikan AHY

"Karena kawan-kawan bersungguh-sungguh, saya terima penetapan ini," kata Moeldoko.
Tak hanya itu, sejumlah ketetapan pun diputuskan dalam KLB tersebut, diantaranya kepengurusan AHY yang demisioner hingga rencana pembubaran sejumlah badan di internal partai.

Termasuk menghapus jabatan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang kini dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono.***