Network
BAGIKAN BERITA - Myanmar kembali membara, ketika dua orang demonstran tewas dan 30 orang lainnya luka-luka di tembak militer pada Sabtu 20 Februari 2021 di Mandalay.
Di kota terbesar kedua Myanmar tersebut para demonstran melakukan aksinya, namun sayang militer membubarkan aksi tersebut dengan menembaki para demonstran yang menyebabkan dua orang tewas dan 30 orang luka-luka.
Pihak militer Myanmar bertanggung jawab pada kejadian yang menewaskan dua orang dan 30 luka-luka tersebut dan salah satu korban yang tewas dari pihak demonstran adalah seorang anak laki-laki yang ditembak di kepala.
Seperti dilansir kantor berita AFP Hlaing Min Oo, kepala tim penyelamat darurat yang berbasis di Mandalay mengatakan kejadian itu telah menewaskan dua orang dan sekitar 30 orang lagi mengalami luka-luka, selain itu pihak keamnan telah menembak dengan peluru tajam.
"Separuh dari orang-orang yang terluka tersebut ditembak dengan peluru tajam," Hlaing Min Oo pada Sabtu 20 Februari 2021.
Pada saat ini, para demonstran yang sudah ditangkap terdiri dari berbagai macam profesi seperti dokter, pegawai pemerintahan, buruh dan lain sebagainya yang menentang kudeta yang dilakukan militer.
Bahkan baru-baru ini militer sudah mengerahkan kendaran lapis baja di berbagai kota di Myanmar, untuk menghadang para demonstran pendukung Aung San Suu Kyi.
Untuk mencegah mobilisasi massa pihak militer juga telah memutus akses internet dari pukul 01.00 sampai 09.00 waktu setempat.
Apa yang dilakukan militer selama ini menurut Tom Andrews, pelapor khusus PBB untuk Myanmar,mengatakan bahwa para jenderal menunjukkan "tanda-tanda kenekadan" dan akan dimintai pertanggungjawaban dan menyatakan perang melawan rakyat.
Baca Juga: UP DATE COVID-19 Sabtu 20 Februari 2021: Sudah 34.316 Orang Meninggal Dunia di Indonesia, Hati-Hati!
Sejumlah duta besar mendesak militer untuk tidak menggunakan kekerasan saat menghadapi demonstran.
"Kami meminta pasukan keamanan untuk menahan diri dari menggunakan kekerasan terhadap demonstran, yang menentang perebutan kekuasaan dari pemerintah yang sah," tulis sebuah pernyataan yang ditandatangani oleh duta besar Uni Eropa, Amerika Serikat dan Inggris.
Apa yang dilakukan oleh junta Militer pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing ini dilatarbelakangi ketidakpuasan militer atas hasil pemilu pada 8 November 2021 lalu yang dimenangkan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi.***
