Network
BAGIKAN BERITA - Militer Myanmar kembali terpukul setelah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di berbagai departemen melakukan mogok kerja massal.
Hal ini dilakukan oleh para PNS Myanmar untuk menekan dan melumpuhkan birokrasi di bawah junta militer yang telah mengkudeta pemerintahan yang sah Aung San Suu Kyi.
Seorang PNS yang juga merupakan dosen di sebuah universitas di Myanmar mengatakan bahwa jika PNS tidak bekerja, militer akan gagal dalam mengalihkan kekuasaannya.
Baca Juga: Innalillahi, Dunia Hiburan Tanah Air Kembali Berduka, Komedian Narji Cagur Sampaikan Kabar Duka Cita
"Militer perlu membuktikan bahwa mereka dapat mengelola negara dengan baik sebagai pemerintah. Namun jika kita ... pegawai negeri tidak bekerja, rencana mereka untuk mengambil alih kekuasaan akan gagal," katanya Seperti dilansir AFP, Jumat 26 Februari 2021.
Banyaknya PNS yang mogok massal mengakibatkan banyak pekerjaan terbengkalai, militer makin terpojok, tanpa PNS militer tidak dapat memungut pajak, mengirimkan tagihan listrik, melakukan tes COVID-19.
Bahkan roda pemerintahan tidak akan berjalan secara semestinya dan akan menyebabkan kelumpuhan di bidang administrasi.
Sebuah survey yang dilakukan oleh Crowdsourced menemukan ada sekitar 24 Kementerian turut terlibat dalam aksi mogok massal ini. Menurut pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar memperkirakan tiga perempat pegawai negeri melakukan pemogokan.
Seperti diketahui kerusuhan di Myanmar semakin meluas, militer telah menangkap para demonstran yang terdiri dari sudah ditangkap, terdiri dari berbagai macam profesi seperti dokter, pegawai pemerintahan, buruh dan lain sebagainya yang menentang kudeta yang dilakukan militer.
