Network
BAGIKAN BERITA - Kosovo, sebuah negara mayoritas muslim di eropa, akhirnya membuka kedutaan besarnya di Yerusalem Timur, Israel.
Selain itu, Kosovo sebagai negara pertama di benua eropa yang membuka Kedutaan besarnya di Yerusalem Timur Israel, setelah AS dan Guatemala.
Seperti dilansir The Associated Press, Senin 15 Maret 2021 Kementerian Luar Negeri Kosovo mengatakan bahwa secara formal telah membuka Kedutaan Besarnya di Israel, tepatnya di kota Yerusalem Timur.
"Kementerian Luar Negeri dan Diaspora mengumumkan bahwa Kedutaan Besar Kosovo di Negara Israel, dengan kantor pusat di Yerusalem, secara resmi telah dibuka." ujar rilis resmi pemerintahan Kosovo.
Keputusan yang dibuat oleh negeri asal balkan ini membuat liga Arab dan Palestina meradang karena wilayah Yerusalem Timur masih disengketakan antara Palestina dan Israel, sedangkan untuk duta besar internasional Israel seharusnya ditempatkan di Tel Aviv.
Sementara itu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah memperingatkan Kosovo bahwa langkah tersebut dapat merusak hubungan masa depan dengan negaranya.
Keputusan Kosovo untuk membuka kedutaannya di israel diambil setelah pendana Perdana Menteri Avdullah Hoti bertemu dengan Serbia Aleksandar Vucic yang difasilitasi oleh mantan Presiden Amerika Donald Trump di gedung Putih September 2020 lalu.
"Mendirikan dan memasang bendera negara di kedutaan Kosovo di Israel merupakan komitmen pemerintah kosovo dalam memenuhi janjinya untuk mendirikan misi diplomatik di Yerusalem," ujar kementerian Luar negeri Kosovo.
Seperti diketahui, Israel dan Palestina bagai air dan minyak, tidak bisa disatukan. Perseteruan kedua negara tersebut sudah terjadi selama puluhan tahun dan belum ada penyelesaian yang memuaskan.
Perebutan wilayah (dan pengaruh) ini menjadi inti konflik Arab-Israel hingga saat ini. Negara-negara Arab (plus Maroko di Afrika Utara) tidak mau mengakui kedaulatan Israel.
Namun PBB sudah mengakui keberadaan negara Israel melalui Resolusi No 273 tertanggal 11 Mei 1949.
Beda dengan Palestina yang susah mendapat status sebagai negara yang diakui dunia. Untuk menjadi negara yang diakui PBB, Palestina harus mendapat suara dari dua pertiga anggota lainnya. Plus tidak ada veto.
AS menjadi biang keroknya, sebagai salah satu negara pendiri PBB, punya hak veto dan kemungkinan besar akan menggunakannya jika ingin Palestina menjadi anggota PBB.
Padahal Juli 2019, sudah ada 138 dari 193 negara anggota PBB mengakui keberadaan Palestina sebagai sebuah negara.
Namun karena ada risiko veto dari AS, dukungan dari banyak negara tersebut tidak bisa dimanfaatkan untuk menjadikan Palestina sebagai negara yang berdaulat dan merdeka.***
