Fakta Baru, Ternyata Bukan Presiden Jabatan Tertinggi di Afghanistan setelah Taliban Berkuasa tapi Pejabat Ini

- 2 September 2021, 17:00 WIB
Pasukan Taliban berkumpul untuk merayakan penarikan pasukan AS sambil mengenakan perangkat persenjataan militer Amerika Serikat.
Pasukan Taliban berkumpul untuk merayakan penarikan pasukan AS sambil mengenakan perangkat persenjataan militer Amerika Serikat. /The Sun/EPA

BAGIKAN BERITA – Setelah Presiden Amerika Serikat menarik seluruh pasukannya dari Afghanistan, Taliban akan segera mengumumkan perintahan baru.

Taliban akan menggelar ucapara kenegaraan di Istana Presiden Afghanistan di Kabul. Hal tersebut diumumkan secara langsung oleh Penguasa Taliban di Afghanistan pada Kamis, 2 September 2021.

Pejabat Taliban Ahmadullah Muttaqi mengatakan, Afghanistan kemungkinan akan dipimpin oleh Pemimpin tertinggi Taliban, Haibatullah Akhundzada.

Haibatullah Akhundzada akan memiliki kekuasaan tertinggi atas dewan pemerintahan, dengan seorang presiden di bawahnya.

Baca Juga: Bukan untuk Laki-laki, Pinjaman hingga Rp25 Juta dari PNM Mekaar Plus Khusus Perempuan, Simak Penjelasannya

Pemimpin tertinggi Taliban memiliki tiga wakil: Mawlavi Yaqoob, putra mendiang pendiri gerakan itu Mullah Omar; Sirajuddin Haqqani, pemimpin jaringan Haqqani yang kuat; dan Abdul Ghani Baradar, salah satu anggota pendiri kelompok tersebut.

Sejak AS mengumumkan penarikan pasukannya, Taliban mencoba menampilkan sikap yang lebih moderat kepada dunia. Kelompok itu berjanji melindungi hak asasi manusia (HAM) dan menahan diri tindakan pembalasan.

Namun, Amerika Serikat, Uni Eropa dan beberapa negara lain meragukan janji Taliban tersebut.

Baca Juga: Ada Dugaan Pelecehan Seksual dan Bullying Sesama Anggota KPI, Ketua KPI Agung Suprio Janji Segera Investigasi

"Kami tidak akan menuruti perkataan mereka (Taliban), kami akan menerima mereka atas perbuatan mereka," kata Wakil Menteri Luar Negeri AS Victoria Nuland dalam jumpa pers pada Rabu, 1 September 2021, dikutip dari Reuters.

Victoria Nuland juga mengatakan Taliban memiliki banyak keuntungan dalam menjalankan Afghanistan.

Sementara, Gunnar Wiegand, direktur pelaksana Komisi Eropa untuk Asia dan Pasifik, mengatakan Uni Eropa tidak akan secara resmi mengakui Taliban sampai memenuhi persyaratan termasuk pembentukan pemerintah yang inklusif, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan akses tak terbatas bagi pekerja bantuan.

Baca Juga: Mantan Suami Dewi Perssik, Saipul Jamil Bebas dari Penjara, Langsung Tancap Gas Rilis Album, Ini Bocorannya

“Tidak ada keraguan di antara negara-negara anggota (UE) dan dalam konteks G7: kita perlu terlibat dengan Taliban, kita perlu berkomunikasi dengan Taliban, kita perlu mempengaruhi Taliban, kita perlu memanfaatkan pengaruh yang kita miliki. miliki," katanya kepada anggota Parlemen Eropa di Brussels.

Gunnar mengatakan Uni Eropa tidak akan terburu-buru mengakui Taliban atau membangun hubungan resmi.*** (Julkifli Sinuhaji/Pikiran Rakyat)

Disclaimer: Artikel ini sebelumnya telah tayang di Pikiran Rakyat berjudul “Taliban Siap Ungkap Pemerintah Baru Afghanistan, Upacara di Istana Presiden

Editor: Ahmad Taofik

Sumber: Pikiran Rakyat


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x