BAGIKAN BERITA - Aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja sudah dilakukan beberapa Kepala Daerah seperti Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang telah melayangkan surat ke Presiden Jokowi.
Lain halnya dengan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi secara tegas menolak mentah-mentah permintaan para buruh.
Edy Rahmayadi tidak mau mengambil sikap yang sama dengan gubernur lainnya.
Baca Juga: Sinopsis Bawang Putih Berkulit Merah Malam Ini Senin 12 Oktober di ANTV Episode 179, Akhirnya Anna
Ia menyatakan tak akan mengikuti langkah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyurati Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja.
"RK (Ridwan Kamil) berani ngomong begitu, salah apa benar perkara belakangan. Lain RK, lain saya," ucap Edy Rahmayadi menolak permintaan buruh dalam rapat bersama Forkompinda dan sejumlah perwakilan buruh di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Senin 12 Oktober 2020.
Ia menegaskan tidak ingin ikut-ikutan seperti Ridwan Kamil.
Baca Juga: Link Streaming Chandragupta Maurya Episode 27 Hari Ini Senin 12 Oktober di ANTV,
"Karena ini Sumatera Utara bukan Jawa Barat. Jawa Barat lain sama Sumut. Bahasanya aja sudah beda. Jadi soal seperti ini bukan ikut-ikutan. Tapi bagaimana kita lindungi rakyat kita," ucapnya.
Edy tak ingin mengirimkan surat ke Presiden Jokowi karena hingga saat ini belum mendapat secara resmi materi lengkap terkait Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
Baca Juga: Sedang Berlangsung Chandragupta Maurya Hari Ini Senin 12 Oktober 2020 di ANTV
Draf Omnibus Law yang beredar di media sosial belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Terlebih, lanjut dia, dirinya tak punya hak meminta Presiden membatalkan undang-undang itu.
"Seribu kali pun saya teken penundaan itu, kalo bapak (buruh) jadi Presiden bapak pun ketawa. Tak ada wewenang saya melakukan itu. Saya sudah dibikinkan suratnya ini, tapi tak ada wewenang Gubernur di sini. Nanti sakit hati kita," ungkap Edy.
Baca Juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia Hari Ini Senin, 12 Oktober 2020, Lebih Dari 50 Persen Ada di Pulau Jawa
Eks Ketum PSSI itu pun mengatakan akan berusaha terlebih dulu mencari draf asli UU Ciptaker. Dia juga meminta bantuan para buruh. Jika sudah mendapatkan salinannya, Edy mengaku akan langsung menghadap Presiden.
"Pada saat seluruh gubernur oke, saya tak oke. Karena itu keyakinan saya, kebenaran saya. Tapi pastikan nanti kalau ini benar (draf). Kalau sudah benar, saya menghadap ke presiden. Kalau saya pakai produk medsos itu, dijadikan referensi kan pusing kepala kita. Kalau nggak bisa diyakinkan itu benar, saya nggak mau," tegas Edy
Baca Juga: Sinopsis Chandragupta Maurya Episode 27 Hari Ini Senin 12 Oktober di ANTV, Dhananand Berjalan ke Kud
Kelak sebelum menghadap Presiden Edy mengatakan akan membentuk tim pokja untuk membahas UU Cipta Kerja tersebut. Nantinya tim pokja akan diisi para akademisi dan perwakilan buruh.
Tim Pokja ini akan mengkaji apa saja pasal-pasal dari Omnibus Law yang merugikan masyarakat. Setelah itu, ia akan menyampaikan langsung aspirasi masyarakat Sumut ke Presiden.
Artikel ini telah tayang sebelumnya di Galamedianews.com dengan judul Ogah Ikut-ikutan Ridwan Kamil, Edy Rahmayadi Tolak Mentah-mentah Permintaan Buruh
"Saya akan buat Tim Pokja. Saya katakan ini bukan perkara takut dan tidak takut, perkaranya ini kita intelektual saat ini. Bapak-bapak juga harus mendengar pendapat saya. Jangan kan pakai surat, nanti saya langsung datang menghadap (Presiden)," urainya.
Baca Juga: Demo FPI, PA 212, GNPF Ulama Tolak Omnibus Law, Anies Baswedan Siapkan Penjagaan Ekstra
Edy juga tak melarang para buruh turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya. Akan tetapi Edy meminta agar para buruh dan mahasiswa tidak merusak fasilitas umum. Selain itu, Edy meminta para buruh mengantisipasi peredaran Covid-19.
"Saya tak pernah menahan orang turun, yang saya tak mau kalau bapak (buruh) merusak. Turun saja rame rame turun, biar festival ini biasanya tak ada, jadi ada. Hanya bapak-bapak harus ingat sudah 12 ribuan kita (Sumut) ini Covid," kata dia.***(Dicky Aditya/Galamedianews.com)