Network
BAGIKAN BERITA - Pemerintah masih membuka dialog dengan para pemangku kepentingan Omnibus Law Cipta Kerja.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah masih membutuhkan masukan dari masyarakat untuk penyusunan banyak peraturan sebagai materi untuk menjalankan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja.
Untuk penyusunan PP dan Perpres tersebut, pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari berbagai lapisan masyarakat.
PP dan Perpres merupakan aturan turunan dari omnibus law UU Cipta Kerja dan ditargetkan selesai dalam waktu 3 bulan.
Baca Juga: Malam Ini, Warga Indonesia Bisa Melihat Hujan Meteor Taurid Selatan
Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka ruang aspirasi bagi pihak-pihak yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja setelah Presiden Joko Widodo akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres sebagai turunan UU tersebut.
"Kami sudah akan berkomunikasi, Insya Allah hari Senin, kita akan kumpulkan para pemangku kepentingan. Ayo kita siapkan saja bagaimana RPP ini, bisa kita berikan masukan kita isi dengan sesuatu yang memang kita sepakati atau kita inginkan, nanti akan kita teruskan," kata Ganjar dikutip Bagikan Berita dari Antara, Sabtu 10 Oktober 2020.
Menurut Ganjar, rencana penerbitan PP dan Perpres ini bisa menjadi harapan untuk bisa mendetilkan UU Cipta Kerja sehingga masing-masing sektor bisa memberikan masukkan untuk menyempurnakan UU yang dimaksud.
Di sisi lain, dengan penerbitan PP dan Perpres ini, Ganjar mengajak pemangku kepentingan untuk sama-sama memahami situasi pandemik COVID-19 agar jangan sampai menimbulkan kerumunan yang berujung pada jatuhnya korban.
