Network
"Pada peristiwa Surabaya, Polri justru masuk ke dalam ruangan membubarkan acara KAMI yang menerapkan protokol kesehatan, sementara kelompok yang menolak KAMI dibiarkan berkerumun dan beragitasi di luar dan melanggar protokol kesehatan," ujar Din dalam keterangan tertulis, Selasa 29 September 2020.
Din mengatakan pembubaran acara KAMI juga membuktikan masih ada kelompok masyarakat yang antidemokrasi. Menurut Din, kelompok masyarakat itu tak memahami keberadaan suatu kelompok dijamin konstitusi.
Baca Juga: Update Covid-19 Indonesia Hari Ini Sabtu, 31 Oktober 2020, DKI Jakarta Tembus Hingga 104 Ribu Lebih
"Kalau ada ketidaksetujuan terhadap pikiran atau gagasan seyogyanya dihadapi dengan pikiran dan gagasan pula," ujarnya.
Meskipun demikian, Din menyebut pihaknya tetap mengedepankan akal pikiran, dan menyambut penolakan serta ujaran kebencian dari kelompok masyarakat itu dengan senyuman. Mantan Ketum PP Muhammadiyah itu menganggap masyarakat belum memahami jati diri dan misi KAMI.
"Kalau jati diri dan misi KAMI dipahami maka seyogyanya tidak perlu ada penolakan atau penentangan. KAMI berjuang untuk meluruskan kiblat bangsa dan menegakkan Pancasila secara sejati," katanya.
Din pun menduga ada pihak yang merekayasa dan mendanai kelompok penentang KAMI di Kota Surabaya. Meski demikian, ia menyebut pihaknya tidak ingin menghabiskan waktu untuk menanggapi.
Baca Juga: Waspada! Ancaman Erupsi Gunung Merapi Semakin Dekat, Berpotensi Keluarkan Awan Panas
"Namun yang pasti jika ada pihak lain yang melampaui batas dan melanggar hukum, KAMI tidak segan-segan untuk memprosesnya ke jalur hukum, demi tegaknya negara hukum," ujarnya.
Acara Silaturahim Akbar KAMI, Jawa Timur, di Gedung Juang 45, Surabaya, Senin 28 September 2020 batal digelar karena ditolak sejumlah masyarakat. Mereka meminta pertemuan KAMI di Surabaya dibubarkan.
