BAGIKAN BERITA - Pengurus pusat Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah mendatangi Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Senin 8 Maret 2021.
Kedatangan rombongan AHY untuk menyerahkan dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
Di mana, AD ART tersebut menegaskan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum adalah ilegal dan tidak sah.
AHY berharap, KemenkumHAM menolah pendaftaran kepengurusan Partai Demokrat versi KLB.
Menkum HAM Yasonna Laoly sendiri mengaku akan bertindak profesional menyikapi dualisme Partai Demokrat.
"Kami akan bertindak profesional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang dicatat," kata Yasonna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021.
Baca Juga: 5 Etika Ketika Melakukan Touring Jarak Jauh Menggunakan Sepeda Motor, Nomor 4 Paling Penting
Ia menilai isu KLB Demokrat sebagai masalah internal partai. Hingga saat ini pun belum ada dokumen apapun yang diterima Kemenkum HAM terkait hasil KLB PD Deli Serdang.
"Saat ini kami masih melihat ya masalah itu masalah, masih masalah internal Demokrat, karena kelompok yang dikatakan KLB kan belum ada menyerahkan satu lembar apapun kepada kami."
"Nanti kalau (pihak dari) KLB datang kita akan menilai semuanya sesuai AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tuturnya sebagaimana diberitakan Galamedia News dalam artikel berjudul Tiba-tiba Minta Tolong ke SBY dan AHY, Menkum HAM Yasonna Laoly: Jangan Tuding-tuding Pemerintah Begini
Ia pun mengaku telah menyampaikan pesan kepada Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Yakni agar tak main serang tanpa dasar soal KLB Demokrat.
Baca Juga: HORE! Piala Menpora 2021 akan Live di Indosiar dan Vidio Mulai 21 Maret 2021, Begini Reaksi Netizen
"Hanya saya pesan, kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin waktu, apa saya pesan, tolong SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini."
"Tunggu saja. Kita objektif kok. Jangan main-main serang-serang yang tidak ada dasarnya," ujarnya.
Seperti diketahui pada KLB Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat. Dia dipilih dengan mekanisme pemilihan voting berdiri pada KLB di Sibolangit, Jumat 5 Maret.
Usai KLB Demokrat, AHY datang ke Kemenkum HAM. AHY mengatakan kedatangannya untuk menyampaikan keberatan atas berlangsungnya acara yang diklaim sebagai KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).
"Saya hadir hari ini dengan niat yang baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menteri Hukum dan HAM dan tentu jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk menyampaikan keberatan agar Kementerian Hukum dan HAM menolak (hasil KLB Deli Serdang)," ucap AHY di gedung AHU Kemenkumham, Jalan H R Rasuna Said, Jakarta Selatan (Jaksel), Senin kemarin.
AHY didampingi Sekjen PD Teuku Riefky Harsya mengaku datang ke Kemenkum HAM bersama 34 Ketua DPD PD.
Anak sulung SBY itu mengatakan KLB Deli Serdang abal-abal dan ilegal karena tidak sesuai dengan AD/ART PD.***