Network
BAGIKAN BERITA - Belakangan ini santer isu Presiden Jokowi akan Reshuffle beberapa menterinya.
Menanggapi akan adanya Reshuflle yang dilakukan Presiden Jokowi, Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Arif Wibowo menyatakan partainya menghormati keputusan Presiden.
Menurut Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Arif Wibowo, isu reshuffle atau perombakan kabinet karena merupakan hak prerogatif presiden Jokowi.
Baca Juga: Terungkap! Ini Cara Cepat Pengajuan KUR BNI hingga Rp50 Juta untuk Juni 2022, Siapkan Syarat dan Dokumen Ini
"Jadi, saya kira, ya, kabinet baik-baik saja. Akan tetapi, kalau itu menyangkut kader partai, kami sudah pasti berkomunikasi sebaik-baiknya kepada Pak Presiden, secara khusus ketua umum. Hal ini karena menteri, wakil menteri, presiden, dan wakil presiden adalah titah ketua umum," kata Arif usai pembukaan Bimtek Anggota DPRD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut Arief mengatakan, PDI Perjuangan sejauh ini merasa bahwa kader partainya yang bertugas di kabinet bekerja baik-baik saja.
Semua pihak selama ini banyak memikirkan isu reshuffle kabinet, namun faktanya menurut Arif tidak pernah ada reshuffle.
Baca Juga: Informasi Waktu dan Lokasi Ziarah Makam Eril, Ridwan Kamil Himbau Masyarakat dari 'Tigerwater'
"Lah, itu masalahnya, jadi PDI Perjuangan sedang baik-baik saja. Kerja keras menggalang kekuatan di bawah, rakyat di bawah, membela rakyat, dan menguatkan partai,”ujarnya..
Sementara itu terkait dengan isu Olly Dodokambey yang akan masuk kabinet, Arif menjawab bahwa itu harus ditanyakan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Sedangkan dengan isu bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan merupakan salah satu calon menteri yang masuk kabinet, Arif menegaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Laporkan Balik ke Polda Metro Jaya, Iko Uwais Ungkap Kejadian Sebenarnya
Partai Amanat Nasional (PAN) salah satu partai yang memiliki peluang untuk mendapatkan jatah menteri baru.
Hal tersebut karena ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan diundang oleh presiden Jokowi ke istana merdeka sebagai salah satu partai koalisi pemerintah.
Baca Juga: Atalia Praratya: Lantunan Adzan yang Begitu Indah Melepas A Eril, Masya Allah Merinding
"Itu kewenangan Presiden, prerogratif Presiden. Ya, Presiden mau ambil siapa saja boleh. Itu kewenangan Presiden,"bebernya.
Arif melanjutkan Apakah nanti menyangkut hubungan partai lain, apakah baik-baik saja, itu tergantung pada Presiden mengomunikasikannya.
