Network
BAGIKAN BERITA - Wakil Ketua Umum Parta Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah blak-blakan mendukung UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Mantan Wakil Ketua DPR RI itu menyebut, Omnibus Law Cipta Kerja bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.
Padahal, selama ini Fahri Hamzah dikenal sebagai orang yang getol mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Soeharto Ramal Banyak Pengangguran Tahun 2020 di Indonesia, 'Pabrik tutup Lantas TidaK Bisa Bekerja'
Sebagaimana diketahui, UU Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR RI pada Senin 5 Oktober 2020 lalu. UU ini memancing reaksi dari kaum buruh yang dianggap terlalu merugikan.
Kaum buruh dan mahasiswa turun ke jalan menentang Omnibus Law hingga terjadi kekacauan pada Kamis 8 Oktober 2020.
Alasan Fahri Hamzah mendukung Omnibus Law karena dia menganggap UU Cipta Kerja mengatur semua kegiatan perekonomian dan lapangan pekerjaan.
"Siapa yang tidak mau lapangan kerja tercipta, siapa yang tidak mau bekerja, siapa yang tidak mau punya penghasilan, ngasih makan keluarga dan anak-anak. Siapa sih yang tidak mau, semuanya ingin kerja," tutur Fahri Hamzah, dikutip Bagikan Berita dari RRI.
Baca Juga: Benarkah Presiden Soekarno Masih Hidup? Begini Kata Mbah Mizan di TikTok
Karena itu, dia mengharapkan pemerintah dapat lebih aktif memberitahukan kepada publik, terkait maksud dan tujuan baik UU Cipta Kerja ini, untuk membangun perekonomian yang kuat di tengah pandemi Covid-19.
"Sekali lagi tidak ada orang yang tidak mau kerja, tidak ada orang yang tidak ingin kehidupannya menjadi baik dengan bekerja dan terlibat dalam kegiatan perekonomian," ujar Fahri Hamzah sebagaimana diberitakan Pikiran Rakyat Bekasi dalam artikel berjudul Ungkap Alasan Dukung Omnibus Law, Fahri Hamzah: Siapa yang Tidak Mau Lapangan Kerja Tercipta?
Sementara itu, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @fahrihamzah, dia menyampaikan pesan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD.
"Amarah itu tidak rasional, tapi penyebab lahirnya amarah sangat rasional," ucap Fahri Hamzah.
Dia menilai, pemerintah memang harus tegas, tapi yang lebih penting adalah introspeksi. UU Ciptaker tersebut lahir dengan proses aspirasi yang minim, pemerintah dan DPR abai dialektika.
Baca Juga: Benarkah Presiden Soekarno Masih Hidup? Begini Kata Mbah Mizan di TikTok
Fahri Hamzah mengatakan, sambil membersihkan puing-puing akibat kerusuhan yang terjadi, ada baiknya Mahfud MD mengajak Presiden, Kabinet, dan DPR memikirkan kembali kebuntuan sistem aspirasi dalam negara.
"Sungguh, rugilah jika kita tidak mau mengambil pelajaran besar dari 2 RUU terakhir, RUU HIP dan RUU Omnibus Law," ujarnya.
Fahri Hamzah melanjutkan bahwa keduanya pernah sama-sama berada di DPR, sehingga Mahfud MD mengetahui maksudnya. Sistem perwakilan yang dikendalikan oleh partai politik, merupakan hal yang tidak sehat.
"Aspirasi terlalu banyak dicampuri oleh pesanan, dialog langsung antara rakyat dan wakilnya terhambat, inilah akar kebuntuan," tuturnya.
Lebih jauh, Fahri Hamzah menyampaikan kritikan kepada Partai Politik di PDR yang bersorak sorai karena berhasil keluar sebagai pemenang, karena menurutnya sama-sama tidak aspiratif.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Dukung UU Ciptaker, Khofifah Indar Parawansa: Aspirasi Mereka Langsung Saya Penuhi
"Inilah proses reformasi yang saya usulkan sejak awal, dan sebagai menteri koordinasi, Polhukan RI selayaknya ini menjadi kajian. Menurut saya ini sangat serius," ujarnya.
"Sistem perwakilan rakyat harus segera dibebaskan dari tumpangan kepentingan, selain aspirasi rakyat itu sendiri," tutur Fahri Hamzah melanjutkan.
Terakhir, dia menuturkan bahwa kebuntuan dan kemarahan tidak boleh semata-mata didekati dengan kacamata hukum, tapi juga sistem politik nasional, khususnya perwakilan.*** (Eka Alisa Putri/PR Bekasi)
