Pandemi COVID-19 mengakibatkan beberapa pembangunan infrastruktur untuk sementara mengalami penundaan, salah satunya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) namun pembangunan infrastruktur tetap berlanjut.
Baca Juga: Enam Tahun Jadi Presiden, Dulu Planga-plongo, Kini Jokowi Lebih Berani Ambil Kebijakan
Pemerintah terus mengejar investasi infrastruktur. Stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB naik drastis.
Pada tahun 2015, nilai stok infrastruktur Indonesia angkanya 35 persen tapi dalam kurun waktu empat tahun naik 8 persen. Angka ini akan terus digenjot mengejar ketertinggalan standar global minimal sebesar 70 persen.
Pemerintah selanjutnya melakukan konektivitas pangkas biaya logistik. Hal tersebut untuk menurunkan biaya logistik dan memberikan kemudahan bagi rakyat menuju fasilitas sosial dasar.
Biaya logistik Indonesia saat ini masih 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara.
Selanjutnya dilakukan pembukaan jembatan udara untuk masuk ke wilayah terisolir mengingat Indonesia memiliki 17.000 pulau untuk menurunkan jurang perbedaan atau disparitas harga barang daerah terluar, terisolir, dan tertinggal sehingga perekonomian berangsur tumbuh.
Masih ada program tol laut sekelas "backbone" yang sudah digarap sejak 2015.Tol laut ini dapat digunakan kapal berkapasitas besar demi menekan disparitas harga barang antara Pulau Jawa dan daerah terluar, terisolir, dan tertinggal dengan muatan tol laut sudah mencapai 245.378 ton di 20 trayek.
Pemerintah selanjutnya mendorong Energi Berkeadilan dengan membangun smelter, memperpaharui kilang-kilang minyak.
Baca Juga: Update Covid-19 di Indonesia Hari Ini Selasa, 20 Oktober 2020 Tembus 368.842 Kasus