Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Moeldoko: Presiden Tak Pernah Ingkar Janji

- 20 Oktober 2020, 18:54 WIB
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko: Satu tahun masa jabatan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin, Kepala staf Kepresidenan ungkapkan isi laporan KSP.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko: Satu tahun masa jabatan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin, Kepala staf Kepresidenan ungkapkan isi laporan KSP. /Biro Press Keseketariatan Presiden

Selanjutnya pemerintah juga berupaya meningkatkan skor PISA (Programme for International Student Assessment) atau kemampuan siswa di bidang sains, membaca, dan matematika. Reformasi pendidikan melalui transformasi kepemimpinan kepala sekolah mulai dilakukan.

Merdeka Belajar dilakukan agar guru dan siswa mengikuti sekolah dengan menarik dan membahagiakan, namun tetap berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan dan masa depan. Di tingkat kuliah, Merdeka Belajar memberikan dorongan bagi kampus untuk membuka program studi baru serta akreditasi yang lebih fleksibel serta adaptif dengan kebutuhan dunia kerja.

Pemerintah menyediakan bantuannya dengan Kartu Indonesia Pintar untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Untuk siswa SD diberikan untuk 10,3 juta (Rp450 ribu/tahun), untuk siswa SMP bagi 4,6 juta pelajar (Rp750 ribu/tahun), untuk siswa SMA/SMK bagi 3,2 juta pelajar (Rp1 juta/tahun) dan KIP Kuliah Rp200 ribu.

Pemerintah juga berupaya merekatkan vokasi dengan dunia kerja. Ada 14.084 SMK yang melakukan kerja sama, sebanyak 272.788 jalinan kerja sama antara SMK dengan industri dan 190.842 industri menjadi mitra SMK di 87 bidang usaha.

Baca Juga: Beredar di Medsos Ajakan 'Jangan Lupa Bawa Oli Supaya Polisinya Jatuh', 3 Pelajar Diamankan

Kemudian pemerintah juga menyiapkan Kartu Prakerja untuk mengatasi pengangguran agar mereka memiliki kompetensi tambahan sebelum mendapatkan pekerjaan baru. Pendaftar Kartu Pra Kerja mencapai 34,1 juta orang dengan target penerima 5,6 juta orang dan anggaran terserap mencapai Rp19,8 triliun untuk 2.055 pelatihan yang tersedia.

"Selain sebagai program, Kartu Prakerja menjadi layanan publik pertama yang dijalankan secara digital dari hulu hingga hilir. Di masa pandemi, Kartu Prakerja didesain menjadi 'semi bansos'," demikian disebutkan dalam laporan tersebut.

Pemerintah pusat dan daerah juga bergotong royong mensubsidi iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Peserta Bukan Pekerja (BP) selanjutnya pemerintah menyiapkan portal kesehatan berbasis keluarga bernama M-Health yang sudah mencapai 48,3 keluarga terdaftar.

Setiap keluarga mendapatkan notifikasi status kesehatannya, dengan 12 indikator. Melalui portal ini, akses keluarga terhadap indikator kesehatan dapat diperoleh dalam genggaman tangan.

2. Infrastruktur dan Energi Tetap Berkeadilan

Halaman:

Editor: Ahmad Taofik

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah