BAGIKAN BERITA - Aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter dan WhatsApp rencananya akan diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) rencananya akan blokir Facebook, Twitter dan WhatssApp mulai tanggal 20 Juli 2022.
Pemblokiran Facebook, Twitter dan WhatsApp oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan batas akhir tanggal 20 Juli 2022 apabila Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat, baik PSE domestik maupun global yang beroperasi di Indonesia tersebut tidak melakukan pendaftaran ulang.
Pendaftaran untuk menyesuaikan informasi itu merupakan upaya pemerintah melindungi masyarakat sebagai konsumen pengguna PSE Lingkup Privat dan menjaga ruang digital Indonesia.
"Bagi PSE agar segera melakukan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik di Indonesia, termasuk WhatsApp, Google, Netflix, Twitter, Facebook dan lain sebagainya," tegas Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan dalam keterangannya, Minggu 17 Juli 2022.
Untuk pendaftaran ini, Kemenkominfo memberikan tenggat waktu hingga 20 Juli 2022.
Baca Juga: Cara Download Video CapCut Tanpa Watermark, Gunakan Aplikasi Savefrom.net
Aturan ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang andal, aman, terpercaya dan bertanggung jawab.
"Apabila PSE tidak melakukan pendaftaran sampai dengan batas akhir pada tanggal 20 Juli 2022, maka PSE yang tidak terdaftar tersebut merupakan PSE ilegal di wilayah yuridiksi Indonesia.
Dan apabila dikategorikan ilegal bisa dilakukan pemblokiran,”katanya.
Baca Juga: Harga dan Review HP Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Cocok Untuk Para Vlogger
Pendaftaran PSE dapat dilakukan melalui Online Single Submission (OSS) yang telah disiapkan.
Melalui OSS, penyelenggara PSE lingkup privat dengan mudah melakukan proses pendaftaran yang juga disiapkan panduan.
"Jadi tidak susah, ketika melakukan pendaftaran sudah ada panduannya sehingga tidak ada lagi dilakukan pemeriksaan, tapi juga yang kita lakukan adalah post-audit,
persyaratannya sudah jelas, bisa memasukkan data-datanya," katanya.
"Kalau sudah masuk kita terbitkan yang namanya sertifikat pendaftaran baru kita melakukan pengecekan apakah dokumennya sudah benar,"pungkasnya.***