BAGIKAN BERITA - Omnibus Law UU Cipta Kerja hingga kinibmasih menjadi pro dan kontra di masyarakat.
Banyak pihak yang menyambut baik lahirnya regulasi baru ini, namun tak sedikit pula yang menolak hingga melakukan aski demo.
Kaum buruh adalah pihak yang paling depan menolak UU Cipta Kerja. Sebab, UU ini dianggap melemahkan hak-hak kaum buruh dan sangat menguntungkan para pengusaha.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Pekerjaan Hari Ini, Gemini: Jangan Berpikir Dua Kali, Leo: Jangan Terlalu Kritis
Gelombang unjuk rasa pun terjadi di berbagai daerah. Para buruh tetap teguh pada pendirian yaitu menolak UU Cipta Kerja.
Kadung disahkan oleh DPR RI pada Senin 5 Oktober 2020, buruh pun akhirnya mendesak presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja.
Di sisi lain, UU cipta kerja akan mendatangkan dampak yang signifikan di industri tanah air.
Dilansir dari RRI, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, bahwa UU Cipta Kerja telah dinanti oleh para pelaku industri dan investor, baik yang berasal dari domestik maupun asing.
Baca Juga: Jadwal SIM Keliling Cimahi dan KBB Hari Ini, Senin 19 Oktober 2020 Lengkap Dengan Biayanya
Menurutnya, setiap pertumbuhan ekonomi satu persen, dapat membuka peluang sekitar 300.000-350.000 lapangan kerja baru.
"Saat kami melakukan kunjungan kerja di beberapa negara, para pelaku industri dan investor asing menyambut baik adanya pembahasan omnibus law ini," kata Agus, Senin 19 Oktober 2020.
"Tentunya, apabila investasi ini terealisasi, akan membuka lapangan kerja yang cukup banyak," tambahnya.
Karenanya, terang dia, pihaknya terus melakukan berbagai upaya strategis agar industri manufaktur tetap berproduksi dan berdaya saing di tengah pandemi Covid-19, antara lain mendorong insentif dan stimulus bagi industri di dalam negeri.
Baca Juga: Edinson Cavani Mulai Latihan Perdana di Manchester United, Siap Main Lawan PSG di Liga Champions
"Memberikan fleksibilitas bagi dunia usaha untuk beroperasi, dengan diterbitkannya izin operasional mobilitas dan kegiatan industri (IOMKI) di tengah kondisi pandemi," pungkasnya. ***