BAGIKAN BERITA - Militer Myanmar yang berkuasa pada saat ini telah siap diberi sanksi dan diisolasi oleh PBB dan dunia internasional, setelah mereka mengkudeta pemerintahan hasil pemilihan november lalu.
Hal itu dikatakan Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener kepada wartawan di New York Amerika Serikat pada Kamis Kamis 4 Maret 2021.
Christine Schraner Burgener yang juga utusan PBB ini mengatakan bahwa ia telah berhasil melakukan percakapan dengan wakil panglima militer Myanmar Soe Win, dan telah memperingatkan militer akan ada tindakan keras dari negara-negara barat dan isolasi sebagai tindakan balasan terhadap kudeta yang dilakukan militer.
"Jawabannya adalah: 'Kami terbiasa dengan sanksi, dan kami selamat'," kata Burgener
"Ketika saya juga memperingatkan mereka akan mengalami isolasi, jawabannya adalah: 'Kami harus belajar berjalan hanya dengan beberapa teman'."
Untuk menerapkan sanksi yang tegas kepada militer Myanmar, negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Uni Eropa, sedang mempertimbangkan dan mengolahnya.
Sebelumnya Dewan keamanan PBB telah mengatakan prihatin atas kudeta tersebut tetapi tidak bisa mengutuk karena di tolak oleh China dan Rusia yang mempunyai hak veto. Kedua negara tersebut beralasan kudeta yang terjadi di Myanmar adalah urusan dalam negeri Myanmar.
Seperti diketahui bentrokan warga sipil yang menentang kudeta dengan militer Myanmar kembali menimbulkan korban jiwa pada Rabu 3 Maret 2021.
Pada bentrokan tersebut 38 orang dikabarkan tewas ketika militer memadamkan protes di beberapa kota.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan insiden kemarin sebagai hari paling kejam sejak demonstrasi menentang kudeta militer bulan lalu pertama kali meletus.
“Polisi dan tentara melepaskan tembakan dengan peluru tajam dengan sedikit peringatan,” kata saksi mata seperti dikutip dari Reuters.
Pertumpahan darah terjadi satu hari setelah negara-negara tetangga menyerukan pengekangan setelah militer menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.***