BAGIKAN BERITA - Rezim Joko Widodo (Jokowi) disebut oleh beberapa elemen masyarakat akhir-akhir ini sebagai Pemerintah yang otoriter.
Kritikan tersebut muncul lantaran masyarakat dinilai sulit mengekpresikan pendapat.
Menyanggah hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa menurutnya PDIP berulang kali mengatakan bahwa menyuarakan pendapat telah diatur dalam konstitusi.
Baca Juga: Juventus vs Barcelona, Barca Menang 2-0 di Grup G Liga Champions , Dembele dan Messi Cetak Gol
Namun demikian, Hasto mengatakan bahwa menyuarakan pendapat tidak boleh disertai dengan perusakan pada fasilitas umum, sebagaimana dikutip Bagikanberita.com dari Pikiran-Rakyat.com (PR) dan RRI.
"Terhadap demonstrasi berulang kali, PDI Perjuangan menegaskan hak untuk menyuarakan pendapat itu diatur dalam konstitusi. Tetapi demokrasi tidak boleh merusak. Ketika demo sudah merusak fasilitas umum, publik, disitulah aparat penegak hukum harus bertindak menegaskan hukum di atas segalanya. Menegakan hukum untuk memastikan kemananan dan ketertiban dalam masyarakat itu," kata Sekjen DPP PDIP itu Hasto Kristiyanto, pada Rabu, 28 Oktober 2020.
Selain itu, Sekjen DPP PDIP itu juga mengingatkan bahwa yang ditindak oleh pemerintah merupakan perilaku yang melanggar hukum.
Baca Juga: Chanyeol EXO Dituduh Selingkuh dengan 10 Gadis Selama 3 Tahun, Mantan Pacar Curhat Hal Ini
Dengan demikian, dikatakannya bahwa rezim Jokowi bukan merupakan rezim otoriter sebagaimana yang dituduhkan.
Demokrasi di Indonesia, dikatakannya telah dibangun dengan aturan.
Oleh karenanya, ia menuturkan bahwa semua pihak harus mengikutinya.
"Demokrasi ini dibangun dengan aturan main, demokrasi ini harus mencerdaskan kehidupan bangsa, demokrasi ini disertai dengan etika, dengan perilaku yang baik, moralitas yang baik," tutur Sekjen DPP PDIP itu.
Baca Juga: MU Menang Telak Atas RB Leipzig dengan Skor 5-0 di Grup H Liga Champions, Rashford Cetak Hattrick
Lebih lanjut dikatakannya bahwa, tuduhan yang ditujukan pada rezim Jokowi, terlebih mengenai perlakuan aparat keamanan belakangan ini bukan merupakan tindakan represif yang melanggar etika maupun aturan layaknya perilaku rezim otoriter.
Dikatakannya bahwa tindakan refresif sudah sangat jelas gambarannya, yakni dilakukan oleh rezim Orde Baru. Artikel ini telah tayang sebelumnya di Pikiran-Rakyat.com dengan judul Enggan Disebut Rezim Otoriter, PDIP: Jokowi-Ma’ruf adalah Pemimpin yang Mengedepankan Dialog
"Kalau represif itu gambarannya sangat jelas, yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru," katanya.
Baca Juga: Berikut 19 Kumpulan Ucapan Kata Mutiara dan Ucapan Selamat Maulid Nabi Muhammad SAW, Nomor 15 Bikin
Sekjen DPP PDIP itu menilai, bahwa beda halnya dengan rezim Orde Baru, dikatakannya bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin selalu mengedepankan dialog.
"Saat ini Pak Jokowi, Ma'ruf Amin itu adalah pemimpin yang terus membangun dialog, aspirasi dari masyarakat diterima. Dan demikian pula dengan PDI Perjuangan," kata Sekjen DPP PDIP tersebut.
Untuk diketahui, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, menunjukkan bahwa sebanyak 47,7 persen responden menyatakan agak setuju bahwa warga makin takut menyatakan pendapat.***(Irwan Suherman/Pikiran-Rakyat.com)