BAGIKAN BERITA - Kapolres Jakarta Pusat Heru Novianto dicopot dari jabatannya dan dimutasi sebagai Analis Kebijakan Madya Brigade Mobile Korps Brimob Polri.
Kemudian, Kapolres Bogor Roland Ronaldy juga ikut dicopot jadi jabatannya, dan dipindahtugaskan menjadi Wadirkrimsus Polda Jawa Barat.
Sementara pengganti jabatan Kapolres Jakarta Pusat yakni Kombes Pol Hengki Haryadi. Kemudian jabatan Kapolres Bogor digantikan oleh AKBP Harun yang sebelumnya menjabat sebagsai Kapolres Lamongan.
Baca Juga: Ini Alasan Kapolri Idham Azis Copot Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar
"Tindak lanjut penyidik dalam perkara protokol kesehatan atas diselenggarakannya acara resepsi pernikahan putri HRS," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono dalam keterangan persnya di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Senin 15 November 2020.
Pemberhentian dan pengangkatan itu, kata Argo, tercantum dalam Telegram Khusus (TK) Kapolri Nomor ST/3222/XI/Kep./2020 tanggal 16 November 2020.
Kapolri Idham Azis mencopot juga mencopot Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Sufahriadi.
Baca Juga: Sinopsis Sinetron Ikatan Cinta Malam Ini Senin 16 November di RCTI, Sikap Al Berubah 180 Derajat
Total ada empat kepala polisi yang dicopot lantaran dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan.
Selain merombak empat kepala polisi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga akan diklarifikasi oleh Penyidik terkait adanya dugaan pelanggaran UU Kekarantinaan Kesehatan dalam sejumlah acara Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS).
Penyidik juga akan memeriksa sejumlah pihak terkait diselenggarakannya acara pernikahan anak Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab dan Maulid Nabi Muhammad di Petamburan, Jakarta Selatan.
Baca Juga: Prediksi Susunan Pemain Kroasia VS Portugal di Piala UEFA Rabu 18 November 2020
"Jadi penyidik sudah mengirimkan surat klarifikasi kepada anggota binmas yang bertugas di protokol kesehatan, kepada RT, RW linmas dan lurah camat dan walikota Jakarta Pusat, kemudian KUA satgas COVID-19, biro hukum DKI dan gubernur DKI Jakarta," ucap Argo. ***