BAGIKAN BERITA - Pemerintah berencana menggandeng banyak pihak termasuk buruh untuk merumuskan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai tindak lanjut UU Cipta Kerja.
PP dan Perpres akan menjadi aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI pada Senin 5 Oktober 2020.
Namun, UU Cipta Kerja ini ternyata menuai penolakan dari para buruh, hingga menimbulkan gelombang unjuk rasa.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, memastikan, pihaknya tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja. Sebaliknya, menurut dia, saat ini buruh sedang mempersiapkan aksi penolakan lanjutan yang lebih besar.
Baca Juga: Rekomendasi 4 Aplikasi Reksa Dana Untuk Pemula
Baca Juga: Mahfud MD Persilahkan Demokrat Lapor Dugaan Pencemaran Nama Baik SBY, 'Kita Tahu Aktor-Aktornya'
Dilansir Bagikan Berita dari Kantor Berita Antara via Jurnal Gaya, Kamis, 15 Oktober 2020, Said Iqbal memastikan, buruh tetap konsisten menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, seperti yang disuarakan selama ini.
"Buruh sudah menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, tidak mungkin menerima peraturan turunannya. Apalagi, terlibat membahasnya," kata Said Iqbal di Jakarta.
Sikap KSPI, menurut dia, sudah sejalan dengan komitmen buruh yang sampai saat ini tetap p;ada pendiriannya untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.
Tidak hanya itu, menurut dia, serikat pekerja dan buruh saat ini juga tengah mempersiapkan aksi lanjutan untuk menolak UU Cipta Kerja setelah sebelumnya melakukan aksi mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 lalu.
Baca Juga: Sinopsis Bawang Putih Berkulit Merah Episode 182, Hari Ini Kamis 15 Oktober di ANTV, Bayu Pamit ke
Ia bahkan memastikan, ke depan aksi penolakan Omnibus Law oleh buruh akan jauh lebih besar dan bergelombang. "Ke depan aksi penolakan Omnibus Law oleh buruh akan semakin membesar dan bergelombang," kata Said sebagaimana diberitakan Jurnal Gaya dalam artikel berjudul Diajak Buat Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Said Iqbal: Sekali Tolak, Ya Tolak.
Menurut Said, ada empat langkah yang sudah dan akan dilakukan para buruh, yaitu mempersiapkan aksi lanjutan terukur, terarah dan konstitusional, baik di daerah maupun aksi secara nasional serta mempersiapkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan uji materiil.
Selain itu, mereka juga akan meminta legislative review ke DPR RI dan executive review ke pemerintah.
Langkah terakhir adalah melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh.
Baca Juga: Ini Tanggapan Ridwan Kamil Tentang Usulan Perubahan Provinsi Jawa Barat menjadi Sunda
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tengah mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.
Menurut Menaker Ida, aturan tersebut rencananya diselesaikan pada akhir Oktober dan penyusunannya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor ketenagakerjaan, termasuk serikat pekerja/buruh serta pengusaha.*** (Nadisha El Malika/Jurnal Gaya)