Network
BAGIKAN BERITA - Forum Guru Seluruh Indonesia (FSGI) memberikan penilaian terhadap kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam setahun masa jabatannya.
FSGI menilai banyak kebijakan yang diambil Nadiem tidak tepat dan membuat para tenaga pendidik kesulitan.
Baca Juga: Hari Ini! Shopee Gajian Sale Hadirkan Gratis Ongkir, Cashback 100%, dan Flash Sale 60RB!
Beberapa kebijakan Nadiem, mendapatkan nilai di bawah kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang ditentukan FSGI, yakni 75.
Secara rata-rata, kinerja Nadiem selama satu tahun hanya mendapatkan nilai 68.
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Raup Hampir Rp5 Miliar dari Denda Pelanggaran PSBB, Terbesar Tidak Pakai Masker
Pengurus FSGI Cabang Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Mansur mengatakan, terdapat delapan kebijakan Nadiem yang dinilai dalam setahun kinerjanya.
Meskipun ada beberapa kebijakan yang mendapat nilai bagus, tetapi jika dirata-ratakan nilai kinerja Nadiem tak memenuhi KKM FSGI.
"Artinya nilai-nilai di bawah 75 ini dinyatakan tidak tuntas sehingga kalau dirata-rata, nilai 68 ini kurang atau tidak tuntas, jadi nilainya merah," ujar Mansur di acara Raport Merah 1 Tahun Pendidikan Mas Menteri Nadiem secara virtual yang dilansir RRI, Minggu 25 Oktober 2020.
Pertama, Nadiem mendapatkan poin 100 dengan predikat baik sekali dalam kebijakannya yang mengahpus ujian nasional UN.
Baca Juga: Ini Target Polisi dalam Operasi Zebra 2020, Jangan Coba Lakukan Jika Tak Ingin Ditilang
Kedua, dalam kebijakan peluncuran kurikulum darurat pandemi Covid-19, Nadiem juga mendapatkan predikat baik dengan nilai 80.
Ketiga, terkait kebijakan rencana asesmen nasional, ia diberikan nilai 75.
"75 cukup karena secara konsep sangat baik tapi kami belum bisa mengulasnya lebih jauh karena belum dilaksanakan," katanya.
Keempat, kebijakan Nadiem tentang bantuan kuota internet bagi siswa dan guru hanya diberi nilai 65.
Baca Juga: Innalillahi, Petinggi Samsung Electronics Meninggal Dunia, Ini Penyebab nya
Kelima, program merdeka belajar yang direncanakan Nadiem, diberi nilai 60.
Keenam, relaksasi dana bantuan dana operasional sekolah (BOS), diberi nilai 60.
Ketujuh, kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dianggap masih banyak masalah, hanya dinilai 55.
Terakhir, program organisasi penggerak yang diberi nilai 50 dengan predikat kurang sekali.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSGI, Heru Purnomo mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan jika gagasan-gasan yang bagus tersebut, kenyataannya masih menimbulkan polemik di masyarakat.
Baca Juga: Sah! Kevin Aprilio Menikah, Presiden Jokowi: Semoga Bisa Harmonis Seperti Simfoni
"Sehingga dengan pengamatan penilaian kami, dari gagasan bagus, separuhnya timbul masalah. Dengan kondisi begitu ada banyak nilai merah, dari 8 poin itu rata-ratanya 68, di bawah KKM," ucap dia. ***
